 |
| BARISAN: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menjadi inspektur upacara - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Upacara Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-80 yang digelar di halaman Kantor Dinas PUPR Kalimantan Timur menjadi forum penting untuk kembali menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang bertindak sebagai inspektur upacara, mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan efektif jika masing-masing instansi bergerak sendiri tanpa koordinasi.
Menurut Seno, seluruh unsur teknis mulai dari balai-balai Kementerian PUPR, Dinas PUPR-PERA Kaltim, hingga dinas PUPR kabupaten dan kota harus bergerak dalam satu keselarasan. Tanpa sinergi tersebut, kualitas infrastruktur di Kaltim akan sulit dipertahankan.
“Kami ingin semua unsur PUPR, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, benar-benar bersinergi. Kalau infrastruktur Kaltim tidak baik, maka perekonomian juga tidak akan tumbuh dengan baik,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Seno mencontohkan persoalan yang kerap muncul akibat kurangnya koordinasi, yaitu pembangunan drainase dan jalan yang tidak berjalan beriringan. Ia menyayangkan masih adanya kasus di mana infrastruktur yang sudah selesai justru harus dibongkar ulang karena tidak sinkron dengan pekerjaan lainnya.
“Drainase sudah dibuat, lalu jalan dibangun, tapi kemudian ada pembongkaran lagi karena tidak selaras. Ini sering terjadi dan tidak boleh terulang,” tegasnya.
Melalui momentum Hari Bhakti PU, Seno meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi, mengevaluasi proses kerja, dan memastikan setiap program pembangunan memberi manfaat nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, AM Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa usia 80 tahun Pekerjaan Umum mencerminkan perjalanan panjang sektor PUPR dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, tuntutan zaman menuntut peningkatan kualitas layanan.
“Sudah banyak yang dilakukan selama 80 tahun ini, tetapi kebutuhan masyarakat terus berkembang. Kita harus terus evaluasi dan meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Fitra juga menyinggung soal pemotongan Transfer ke Daerah (TkD) yang berdampak langsung pada anggaran PUPR 2026. Meski anggaran menurun, ia memastikan dinas tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan.
“Kita optimalkan pelayanan dengan anggaran yang ada. Efisiensi sudah dilakukan di banyak bagian seperti air, listrik, dan operasional kantor supaya pembangunan fisik tidak terlalu terdampak,” jelasnya.
Ia berharap meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemeliharaan aset dan layanan dasar kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
“Walaupun ada pemotongan, semoga pembangunan tetap berjalan, minimal untuk pelayanan dan pemeliharaan aset yang sudah ada,” tutupnya.
Penulis: Dy/ADV/Kominfo Kaltim