 |
| AKUNTABEL: ATR/BPN mantapkan perencanaan Anggaran 2026 melalui SIMPONIV2 -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran pada Kamis (11/12/2025), melalui Aplikasi SIMPONIV2 serta Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh satuan kerja (Satker) terkait arah kebijakan perencanaan serta kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaannya lebih terukur, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN meminta seluruh Satker segera melakukan bedah DIPA secara mendalam. Penajaman tersebut mencakup kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
“Setelah kegiatan ini, saya minta masing-masing Satker melakukan bedah DIPA. Tentukan kebutuhan SDM, sarana, dan kesiapan pelaksanaan sejak awal. Saya ingin kita semua betul-betul memahami postur anggaran kita di tahun 2026. Kalau nanti ada keberhasilan, itu keberhasilan kita bersama,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menegaskan, penajaman perencanaan menjadi kunci pengelolaan anggaran nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 yang mencapai Rp9,49 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman Luar Negeri (PLN), yang pengelolaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing Satker.
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN mengingatkan besarnya peran daerah dalam pencapaian PNBP, mengingat sebagian besar penerimaan berasal dari layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di daerah.
“PNBP itu sebagian besar berasal dari daerah. Pastikan target Rp1,92 triliun tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik,” pesannya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan Program ATR/BPN, Budiyarsih, menekankan pentingnya ketepatan dan validitas data dalam penyusunan perencanaan dan anggaran.
“Kualitas perencanaan yang baik dimulai dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan seluruh Satker memahami mekanisme perekaman PNBP secara benar, selaras, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertema “Tata Cara dan Simulasi Perekaman Target PNBP melalui Aplikasi SIMPONIV2”. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, yakni David Nalendra Fitriawan dan Pamuji Harto, serta dimoderatori oleh Kepala Subbagian Perencanaan Tahunan Direktorat PNBP Kementerian Keuangan, Anggraeni Puspitasari.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Jabodetabek yang hadir secara langsung, serta Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi lainnya di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala