 |
| PERBAIKI STRUKTUR: Reforma Agraria masuk agenda besar Pembangunan Nasional -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JATENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memprioritaskan upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan distribusi lahan harus dilakukan secara adil agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberi kesempatan setara bagi masyarakat luas.
“Di Indonesia ini ada 190 juta hektare tanah. Struktur ketidakadilan kepemilikan tanah menciptakan ketimpangan sosial, menciptakan ketidakadilan di Indonesia. Saat ini sedang kita perbaiki,” ujar Menteri Nusron saat menjadi pemateri dalam acara Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro (Undip), Jawa Tengah, Selasa (2/12/2025).
Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN mengemban mandat Presiden untuk menata ulang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pelaku usaha. Penataan ini berpegang pada tiga prinsip utama, yakni keadilan, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan menyeimbangkan kepentingan publik dengan kepentingan usaha. Kebijakan penataan, lanjutnya, menjadi koreksi agar negara hadir melindungi masyarakat rentan, khususnya petani, masyarakat lokal, dan kelompok yang selama ini kesulitan mengakses lahan produktif.
“Reforma agraria harus memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Kami sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, atas perintah Presiden Prabowo, harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat untuk menjamin itu semua,” ujar Nusron.
Acara Indonesia Punya Kamu diinisiasi oleh Garuda TV dengan tema “Membangun Masa Depan lewat Inovasi, Energi, Keuangan, dan Kesehatan Mental”. Ratusan mahasiswa memenuhi Muladi Dome Undip untuk mendengarkan paparan Menteri Nusron.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri. Hadir pula Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin; Rektor Undip, Suharnomo; serta sivitas akademika Undip.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala
Tags:
ATR/BPN BARITO KUALA