 |
| RAKOR: ATR/BPN perkuat upaya pencegahan dan penindakan mafia tanah -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 dengan menegaskan pentingnya kolaborasi aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas mafia tanah. Ia menyebut kejahatan pertanahan terus berkembang dan semakin kompleks.
“Untuk memberantas praktik mafia tanah—yang sindikatnya terstruktur dan sistematis masuk ke berbagai lapisan kehidupan—bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN, melainkan agenda strategis nasional. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi, khususnya antara ATR/BPN dengan Bapak/Ibu yang ada di APH,” kata Nusron dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, jaringan mafia tanah kini meresahkan masyarakat karena beroperasi mulai dari tingkat desa. Aparatur desa sering menjadi pintu masuk lewat manipulasi surat dan dokumen kelurahan.
Sistem pertanahan nasional yang masih bergantung pada dokumen historis disebut menjadi celah kejahatan. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk memalsukan data dan merekayasa dokumen. Menteri Nusron menilai situasi tersebut sudah masuk kategori darurat karena pola kejahatannya terus berubah dan beradaptasi.
Dalam rakor yang dihadiri jajaran ATR/BPN dan APH, Nusron menekankan dua pendekatan utama untuk memberantas mafia tanah, yakni ketegasan aparat penegak hukum serta integritas internal ATR/BPN. “Sepanjang petugas ATR/BPN-nya proper, kuat, tegas, tidak mau diajak kongkalikong, ditambah APH yang kuat dan pasalnya kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi bersama,” ujarnya.
Ia juga menilai dukungan intelijen sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan data palsu. Menurut Nusron, hanya melalui kerja bersama yang berkelanjutan, ruang gerak mafia tanah dapat dipersempit. “Kadang-kadang pelakunya menggunakan identitas yang aneh-aneh. Kalau ini semua dilakukan, insyaallah kita bisa mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyematkan pin emas dan memberikan piagam penghargaan kepada 74 pihak yang berkontribusi dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penyematan dan penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis kepada enam perwakilan.
Hadir dalam rakor kali ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Syahardiantono; pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala
Tags:
ATR/BPN BARITO KUALA