 |
| SOSOK: Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pembangunan 10 unit sekolah baru tingkat SMA/SMK menjadi salah satu agenda prioritas hingga tahun 2027. Program ini menjadi komitmen Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk memperluas akses pendidikan menengah sekaligus memperbaiki kualitas sarana di seluruh daerah.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa pembangunan sekolah ini tersebar di enam kabupaten/kota, menyesuaikan kebutuhan dan pertumbuhan jumlah peserta didik.
“Totalnya ada 10 sekolah. Paser dua, PPU satu, Balikpapan dua, Berau dua, Kutim satu, dan Kukar dua. Semuanya dikejar tuntas sampai 2027,” jelas Armin saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan bahwa secara capaian, Kaltim sudah berada di posisi terbaik nasional dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK mencapai 98,75 persen berdasarkan data BPS. Meski demikian, pemerataan kualitas fasilitas menjadi fokus utama pemprov.
“Pak Gubernur ingin sekolah di Kaltim tidak hanya banyak, tapi juga bagus. Tidak boleh ada sekolah yang kondisinya jelek, apalagi kita punya program sekolah berstandar internasional,” ujarnya.
Beberapa proyek sekolah baru sudah dimulai pada 2025 dan ditargetkan rampung pada 2026. Seperti dua sekolah di Paser serta SMK Negeri 7 Balikpapan yang mulai digunakan meski tahap penyempurnaannya masih berjalan. Di Balikpapan, dua sekolah lain juga dibangun untuk mengatasi tekanan PPDB yang semakin tinggi.
“Yang sudah berjalan tinggal diselesaikan 2026. Kalau yang belum selesai tahun ini, harus selesai tahun depan,” tambah Armin.
Setiap sekolah baru dibangun dengan standar lahan minimal dua hektare, agar seluruh fasilitas inti seperti RKB, kantor, laboratorium, hingga perpustakaan dapat terakomodasi.
Lokasi pembangunan, katanya, tidak hanya menyasar daerah perkotaan, tetapi juga wilayah yang masih kekurangan layanan pendidikan menengah.
“Pokoknya mengikuti peta kebutuhan. Daerah padat iya, pedalaman juga iya. Mana yang membutuhkan, itu yang dibangun,” tegasnya.
Dengan target penyelesaian pada 2027, Pemprov Kaltim berharap peningkatan akses dan kualitas pendidikan berjalan seimbang. Program ini diyakini dapat mengurangi ketimpangan sarpras, sekaligus menjawab kebutuhan kapasitas sekolah yang terus meningkat di sejumlah daerah.
Penulis: Dy/ADV/Diskominfo Kaltim