 |
| REFORMASI PELAYANAN PUBLIK: Dari proses bisnis hingga SDM, ATR/BPN benahi akuntabilitas kinerja -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (11/12/2025) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan akuntabilitas pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP menjadi momentum penting dalam proses transformasi kelembagaan yang tengah dijalankan. Transformasi tersebut mencakup pembenahan regulasi, tata kelola organisasi, hingga penguatan sistem pengawasan.
“Kami menyusun berbagai dokumen terkait transformasi pelayanan Kementerian ATR/BPN, mulai dari regulasi penataan organisasi dan kebijakan, penyusunan ulang proses bisnis, hingga penguatan akuntabilitas pengawasan. Tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN membutuhkan manajemen yang kuat dan terintegrasi,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN agar kementerian terus berbenah dan bertransformasi mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Tidak hanya pada aspek proses bisnis, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan regulasi di bidang manajemen risiko serta pengelolaan sumber daya manusia.
“Seluruh upaya ini diarahkan untuk memastikan output utama layanan benar-benar berdampak. Layanan publik menjadi kunci perubahan di Kementerian ATR/BPN,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin, menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan menilai sejauh mana progres Kementerian ATR/BPN dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan adanya tren peningkatan signifikan dalam penilaian SAKIP Kementerian ATR/BPN. Pada 2023, kementerian ini meraih predikat B (Baik), kemudian meningkat menjadi BB (Sangat Baik) pada 2024.
“Peningkatan nilai tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata selama proses pendampingan dan asistensi. Ini menjadi indikasi bahwa rekomendasi yang kami berikan mulai diimplementasikan secara konsisten,” jelas Kamaruddin.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Kementerian PANRB, khususnya terkait perumusan tujuan dan sasaran strategis.
“Salah satu catatan penting dalam evaluasi SAKIP 2024 adalah perlunya tujuan dan sasaran strategis yang lebih berorientasi pada outcome. Hal ini telah kami tindaklanjuti dalam Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029, hingga diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK),” ungkapnya.
Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula jajaran Kementerian PANRB sebagai evaluator, pembina, sekaligus regulator utama dalam penerapan SAKIP pada instansi pemerintah.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala