 |
| ANTRI: Aktivitas kendaraan berat pengangkut CPO di wilayah Kaltim - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, menegaskan perlunya penertiban kendaraan berat pengangkut CPO yang beroperasi di wilayah Kaltim namun tidak menggunakan plat nomor daerah.
Sorotan itu disampaikan setelah ia melakukan kunjungan lapangan dan mendapati ratusan traktor CPO melintas di jalur yang mengalami kerusakan parah, selasa (18/11/2025).
Saat meninjau kondisi tersebut, Seno Aji menemukan lebih dari 30 kilometer jalan rusak berat, sementara kendaraan yang melintas sebagian besar berplat luar daerah.
“Ada yang AB, B, DD, DP, dan yang berplat KT hanya sekitar 5–7 persen dari yang saya lihat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sesuai instruksi Gubernur Kaltim, Dinas Perhubungan, Samsat, dan Bapenda harus segera melakukan razia dan memberikan sosialisasi kepada perusahaan yang beroperasi di Kaltim agar seluruh kendaraan berat mereka menggunakan plat KT. Hal ini penting agar kerusakan jalan dapat ditangani melalui pendapatan pajak daerah.
Dirinya juga menyebut penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam forum Borobudur. Namun temuan di lapangan menunjukkan penerapannya belum berjalan optimal.
“Memang perlu proses, tetapi kalau masih banyak yang melanggar, harus segera dirazia dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Terkait dasar hukum penertiban, ia mengaku masih akan mengecek apakah sudah ada perda yang mengatur kewajiban penggunaan plat daerah untuk kendaraan operasional perusahaan di Kaltim. Jika belum ada, pemerintah provinsi akan menyiapkan payung hukum bertahap.
“Kita cek dulu di Biro Hukum. Kalau memang belum ada perda, kemungkinan akan dilakukan melalui pergub dulu, baru kemudian perda,” ucapnya.
Ia berharap langkah penertiban ini tidak hanya menertibkan aktivitas kendaraan berat, tetapi juga memberikan kepastian kontribusi pajak untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak aktivitas industri.
Sumber: Nett