 |
| WAWANCARA: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting sebagai respons terhadap angka prevalensi daerah yang masih di atas rata-rata nasional.
Rakor tersebut terlaksana, selasa (18/11/2025) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, menegaskan bahwa Kaltim harus mengambil langkah cepat untuk mengejar target yang ditetapkan oleh Presiden
“Secara nasional beberapa waktu yang lalu penurunan stunting di Indonesia sudah mencapai 19,8 persen. Tetapi Kaltim masih sangat tinggi. Kita pernah 22,9 persen yang kemudian saat ini kita sudah turun sedikit menjadi 22,2 persen,” ungkap Seno Aji.
Angka ini menunjukkan bahwa laju penurunan di Kaltim (0,7%) masih lebih lambat dibandingkan capaian nasional (turun lebih dari 1%), sehingga diperlukan beberapa kecepatan penanganan.
Walau begitu dirinya mengapresiasi kerja keras tiga daerah, yaitu Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda, yang telah berhasil menurunkan angka stunting di bawah rata-rata provinsi.
Namun ia menyoroti bahwa kabupaten lain seperti Kutai Timur dan Balikpapan memerlukan perhatian dan intervensi khusus untuk memastikan target provinsi tercapai.
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dirinya juga menekankan dua kunci intervensi: Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Ia menggarisbawahi pentingnya Intervensi Spesifik di sektor kesehatan, yang mencakup gizi ibu hamil, remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, dan penanganan gizi buruk.
Dirinya mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan intervensi spesifik ini secara masif di daerah masing-masing.
Tantangan Kaltim dalam pelaksaan penurunan angka stunting, terutama terkait keberadaan masyarakat di pesisir Sungai Mahakam yang masih menggunakan air baku sungai secara langsung, juga menjadi fokus utama.
Penggunaan air tanpa pengolahan memadai ini dapat meningkatkan prevalensi stunting.
“fungsi dari OPD, SKPD terkait untuk selalu mengecek keberadaan masyarakat kita di pesisir Sungai Mahakam,” pinta Wagub Seno Aji.
Rapat koordinasi ini juga menyoroti perlunya diskusi dengan Kementerian Kesehatan terkait rentang usia pengukuran stunting.
“Memang kalau 0 sampai 11 bulan ini sangat rawan adanya perbedaan timbahan dan perbedaan tinggi badan, padahal justru seharusnya di atas 5 tahun ini karena usia pertumbuhan manusia mencapai 15 tahun,” jelas Seno Aji.
Dirinya menilai pengukuran prevalensi juga perlu dilakukan pada usia di atas lima tahun sebelum batas 15 tahun.
Sumber: Nett