 |
| SIMBOLIS: Silaturahmi jajaran BTN Samarinda dengan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, Selasa (18/11/2025) - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud, meminta Bank Tabungan Negara (BTN) meningkatkan keterlibatan dalam penyediaan hunian di Kaltim.
Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi BTN Samarinda, Selasa (18/11/2025).
Dalam kesempatan itu kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi perumahan, pembiayaan UMKM, penguatan dana pihak ketiga (DPK), hingga digitalisasi layanan.
BTN memaparkan sejumlah program unggulan seperti BTN Properti, Rumah Murah BTN, Smart Residence, dan aplikasi BALE. Mereka juga meminta arahan untuk memperluas kerja sama dengan Pemprov Kaltim.
Atas hal itu, Gubernur Kaltim Harum mengapresiasi kontribusi BTN, namun menegaskan kebutuhan perumahan di Kaltim masih jauh dari terpenuhi.
“BTN sudah menyalurkan 70.000 rumah selama 35 tahun, tetapi ini masih kecil. Kita memiliki 50.000 rumah tidak layak huni dan sekitar 250.000 KK belum memiliki rumah,” ujarnya.
Dirinya menekankan percepatan penyediaan hunian kini semakin mendesak karena kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadikan Kaltim pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta BTN berkoordinasi dengan Otorita IKN dan fokus pada kawasan strategis seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.
Selain wilayah penyangga IKN, peluang hunian juga terbuka di daerah pesisir seperti Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, dan Balikpapan. Untuk Samarinda, Gubernur menilai kawasan Samarinda Seberang layak dikembangkan menjadi hunian vertikal karena dekat akses tol.
Ia juga menyoroti kebutuhan besar perumahan bagi pekerja sektor perkebunan. Dengan luas area perkebunan mencapai 3 juta hektare dan baru separuhnya berproduksi, BTN dinilai dapat menjadi mitra strategis penyedia hunian bagi buruh dan tenaga operasional. Selain itu, pemenuhan hunian bagi ASN dan PPPK juga dianggap mendesak.
“Kita punya 20.850 ASN dan lebih dari 10.000 PPPK. Pemerintah memiliki standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Karena itu kolaborasi ini sangat penting untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu dirinya turut menegaskan komitmen Pemprov memperkuat pelayanan publik melalui program seperti Gratispol dan Jospol.
Sumber: Nett