 |
| SOSOK: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Pengalaman panjang dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan GratisPol pada 2025 menjadi titik evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Berbagai kendala yang muncul, terutama terkait keterlambatan pencairan serta proses administrasi yang menunggu perubahan anggaran, menjadi dasar pembenahan untuk pelaksanaan program di 2026.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pihaknya telah belajar dari situasi yang terjadi pada tahun ini. Ia memastikan program bantuan biaya pendidikan tersebut akan berjalan lebih rapi, terjadwal, dan minim hambatan pada 2026.
“Khusus untuk program GratisPol, biaya pendidikan gratis ini tetap kita adakan tahun 2026, dan kita sudah siapkan anggarannya Rp1,3 triliun. Hambatan pasti ada, tapi kita tidak mau kejadian tahun ini terulang,” ujarnya pada Jumat (28/11/2025) saat mengisi Kuliah Umum GratisPol Pendidikan di UINSI Samarinda.
Pembenahan paling signifikan terlihat pada mekanisme penyiapan anggaran. Jika pada 2025 pencairan harus menunggu perubahan anggaran, maka pada 2026 seluruh kebutuhan untuk semester ganjil dan genap telah disiapkan sejak awal perencanaan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa pengalaman tahun ini menjadi bahan mitigasi agar tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan.
“Untuk tahun 2026, kuotanya kurang lebih 124 ribu mahasiswa dengan anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Semua sudah di-cover dari semester ganjil sampai genap. Artinya, mitigasinya sudah baik, tidak seperti tahun ini yang harus menunggu perubahan dan lain-lain,” terang Dasmiah.
Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan mahasiswa tahun ini adalah kewajiban menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) terlebih dahulu karena kampus menagih sebelum pencairan GratisPol. Pemprov memastikan kondisi tersebut tidak akan terulang pada 2026.
“Enggak ada yang nalangi. Enggak ada. Karena sudah pasti dapat. Nah, kampus aja lagi yang seharusnya bisa menunggu. Januari mereka bayar UKT, tapi transfer GratisPol itu di akhir Januari atau awal Februari sudah masuk,” jelasnya.
Pemprov juga berharap perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN), dapat lebih kooperatif dan tidak terburu-buru menetapkan batas waktu pembayaran yang dapat membebani mahasiswa.
Evaluasi 2025 turut menunjukkan pentingnya menjaga kualitas akademik penerima bantuan. Meski Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak dijadikan syarat utama, Pemprov bersama perguruan tinggi akan memperketat pemantauan akademik.
“Kami sudah kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperhatikan dengan serius soal IPK ini,” kata Dasmiah.
Serangkaian pembenahan tersebut merupakan respons langsung atas keluhan mahasiswa sepanjang 2025, mulai dari keterlambatan pencairan, ketidakpastian jadwal, hingga keharusan membayar UKT di awal.
Pemprov berkomitmen penuh agar tidak ada lagi “drama administrasi” dalam penyaluran bantuan pendidikan pada 2026. Dengan anggaran besar dan mitigasi yang disiapkan sejak awal, GratisPol 2026 ditargetkan menjadi pelaksanaan paling tertib sejak program ini digulirkan lebih cepat, lebih pasti, dan benar-benar meringankan beban pendidikan mahasiswa Kaltim.
Penulis: Dy