 |
| PERKUAT SOP: Menteri ATR/BPN tegaskan benteng utama berantas mafia tanah ada di integritas aparatur -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama memberantas mafia tanah bukan semata penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk menolak segala bentuk permainan kotor. Ia menilai seluruh upaya digitalisasi layanan, pembenahan tata kelola, hingga penguatan regulasi tidak akan efektif jika masih ada ruang kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.
“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau celah itu kita tutup rapat, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Nusron.
Pernyataannya mengenai “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada” disebutnya sebagai penekanan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari bentuk dan celah baru di mana pun dan kapan pun. Menurut Nusron, pernyataan itu bukan pesimisme, melainkan kesadaran bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan: mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.
Karena itu, strategi utama pemberantasan mafia tanah tidak hanya difokuskan pada penindakan, tetapi memperkuat benteng dalam institusi, yakni integritas aparatur ATR/BPN.
“Kita berantas, mereka muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, profesional, dan tegas menegakkan aturan,” ujar Nusron.
Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang gerak mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.
“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka pasti gagal,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum. Ia menutup dengan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia harus dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala