 |
| TINGKATKAN LAYANAN: Capaian PNBP 2025 naik, ATR/BPN evaluasi aturan tarif -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menjelang penutup 2025, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan tren positif. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan perkembangan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dalu menyampaikan bahwa dari target PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp3,21 triliun, hingga 12 November 2025 telah terealisasi Rp2,63 triliun atau 82,12 persen. “Target ini disusun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didukung oleh optimalisasi pelayanan yang terus kami tingkatkan,” ujarnya.
Realisasi PNBP tahun ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalu mencontohkan capaian dari aspek Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, yang per 31 Oktober 2025 mencapai Rp750,15 miliar. Angka itu naik dari realisasi 2024 yang sebesar Rp642,13 miliar.
Melihat perkembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN berencana merevisi sejumlah regulasi terkait jenis dan tarif PNBP. Regulasi yang tengah dipersiapkan revisinya meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, PMK Nomor 143/PMK.02/2021, dan PMK Nomor 180/PMK.02/2021. Sementara itu, PMO Nomor 98 Tahun 2024 dipastikan tidak termasuk dalam daftar regulasi yang akan direvisi.
Dalu turut memaparkan kelompok layanan ATR/BPN yang menghasilkan PNBP, antara lain layanan pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, serta pelatihan teknis pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi capaian PNBP ATR/BPN yang terus menunjukkan tren positif sepanjang 2020–2025. “Dari target Rp3,2 triliun, kami berharap capaian tersebut dapat terpenuhi pada Desember 2025 dan terus meningkat, salah satunya melalui penyesuaian tarif PNBP. Namun, penyesuaian ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala