 |
| WAWANCARA: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya terbaru yaitu dengan pembentukan tim terpadu peningkatan PAD yang akan menjadi agenda prioritas yang segera dioperasionalkan dalam waktu dekat.
"Tim ini akan melibatkan seluruh unsur porpo pindah di Kaltim, termasuk organisasi perangkat daerah terkait, aparat penegak, hingga pihak teknis yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan PAD tidak bisa lagi dikerjakan secara parsial karena tantangannya semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas sector," ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud setelah kegiatan evaluasi dan pembahasan yang digelar dalam rapat di Hotel Borobudur, Jakarta.
“Kami sedang memfinalkan tim terpadu untuk peningkatan PAD. Semua unsur yang terkait akan dilibatkan, karena ini tidak bisa ditangani satu institusi saja. Setelah pembahasan internal selesai, tim akan turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Dirinya menambahkan, pola kerja tim terpadu akan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada pelaku usaha, perusahaan, maupun pihak lain yang memiliki kewajiban kontribusi kepada daerah. Pendekatan ini mencakup klarifikasi data, validasi kewajiban, hingga komunikasi mengenai kepatuhan dan regulasi.
"Tahap awal kami lakukan secara persuasif, supaya semua pihak memahami kewajiban dan ruang koordinasinya. Setelah itu baru tindakan teknis di lapangan. Jadi semuanya berjalan terukur,” timpalnya lagi.
Ia menegaskan bahwa langkah ini penting mengingat masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal, termasuk pada sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan transportasi. Pemprov Kaltim, menurut Rudy, ingin memastikan seluruh potensi itu dihitung, dicatat, dan disetor sesuai aturan.
“Kaltim tidak boleh kehilangan hak penerimaannya. Semua potensi yang sah harus masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Dirinya memastikan tim terpadu akan mulai bekerja segera setelah penyusunan teknis rampung.
“Pokoknya jangan ada yang main-main soal kewajiban daerah. Ini untuk kepentingan publik, untuk pembangunan kita bersama,” tutupnya.
Sumber: Nett