 |
| PERSIAPAN: Anggota TAGANA Kalsel menyiapkan logistik dalam menghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Usai berakhirnya status darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 30 September 2025, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan kini mengalihkan fokus pada kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan.
Kepala Dinsos Kalsel, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi, menegaskan bahwa meski status darurat karhutla telah dicabut, jajaran Dinsos tetap siaga penuh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin puting beliung.
“Dalam beberapa hari terakhir, curah hujan tinggi disertai angin kencang sudah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Banjarmasin. Kondisi ini tentu harus diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat,” ujar Achmadi di Banjarmasin, Selasa (7/10/2025).
Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, Dinsos Kalsel telah menerima tambahan bantuan logistik dari Kementerian Sosial. Bantuan ini akan segera didistribusikan ke daerah-daerah yang tergolong rawan bencana.
“Logistik tidak lagi terpusat di provinsi. Kita sebar ke titik rawan agar respon penanganan bisa lebih cepat saat bencana terjadi,” jelasnya.
Selain memperkuat distribusi logistik, Dinsos Kalsel juga melakukan pendataan ulang terhadap 44 lumbung sosial, 22 kampung siaga bencana, dan 4 kawasan siaga bencana. Pendataan mencakup ketersediaan stok bantuan, serta evaluasi kepengurusan di lapangan.
“Kalau ada pengurus yang sudah tidak aktif atau pindah domisili, segera kami evaluasi. Program harus tetap berjalan meski ada pergantian personel,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Dinsos Kalsel bersama Kementerian Sosial juga berencana membentuk dua kampung siaga bencana baru di Kecamatan Padang Batung (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dan Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah).
“Dua wilayah ini kami nilai cukup rawan banjir. Dengan kampung siaga baru, masyarakat setempat bisa lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” terang Achmadi.
Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.
“Sejalan dengan arahan Bapak Gubernur, negara harus hadir di tengah masyarakat. Kita memang tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa mempercepat penanganannya dan meminimalkan dampaknya,” tutupnya.
Sumber: MC Kalsel