 |
SAKIP: Pemprov Kalsel menggelar kegiatan asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) – Foto MC Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertekad meningkatkan akuntabilitas kinerja. Melalui asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar Bappeda Kalsel di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025), Pemprov menargetkan peningkatan predikat SAKIP dari A menjadi AA.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari catatan sementara hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PANRB.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya SAKIP sebagai instrumen strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” ujarnya.
Syarifuddin menekankan bahwa SAKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai predikat semata, melainkan sebagai sistem yang mampu membentuk budaya kerja berbasis hasil.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus benar-benar terukur manfaatnya sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“SAKIP harus dipandang bukan sekadar predikat, tetapi sistem untuk membentuk budaya kerja berbasis hasil. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya peran seluruh kepala SKPD untuk tidak hanya menyerahkan tanggung jawab SAKIP kepada unit perencanaan, tetapi terlibat langsung dalam memastikan keselarasan antara RPJMD, renstra, hingga indikator kinerja utama.
“Kita harus menjadikan hasil evaluasi SAKIP sebagai action plan yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi harus berjalan terintegrasi. Selain itu, pengawasan internal juga perlu diperkuat agar implementasi SAKIP semakin efektif dan efisien,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira yang turut memberikan arahan, serta seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dengan adanya asistensi ini, Pemprov Kalsel menargetkan peningkatan predikat SAKIP dari A menjadi AA, sejalan dengan visi pembangunan daerah “Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan”.
Sumber: MC Kalsel