 |
| KINERJA POSITIF: Lima tahun terakhir, PNBP ATR/BPN nyaris selalu lampaui target -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Pudji menegaskan bahwa capaian PNBP ATR/BPN dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dan konsisten melampaui target yang ditetapkan.
“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski pada 2021 terdapat anomali akibat dampak pandemi Covid-19, sejak 2022 hingga 2024 capaian kami menunjukkan hasil yang lebih dari optimal,” kata Pudji.
Pada 2021, realisasi PNBP ATR/BPN hanya mencapai 91,65 persen dari target Rp2,44 triliun. Namun, kondisi berbalik sejak 2022. Realisasi PNBP tercatat:
- 2022: Rp2,63 triliun atau 118 persen dari target Rp2,33 triliun.
- 2023: Rp3,05 triliun atau 121,88 persen dari target Rp2,5 triliun.
- 2024: Rp3,06 triliun atau 102,04 persen dari target Rp3 triliun.
Untuk tahun anggaran 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi penerimaan telah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31 persen dari target. Pudji menyebut capaian ini cukup positif, meski diperlukan percepatan agar target akhir tahun dapat terwujud.
Lebih lanjut, Pudji menyampaikan bahwa proyeksi PNBP ATR/BPN pada periode 2026–2029 diperkirakan terus meningkat. Proyeksi ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
Penyesuaian jenis dan tarif PNBP, menurut Pudji, tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi penyelenggara layanan dan masyarakat penerima manfaat.
“Dari sisi negara, peningkatan PNBP memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN. Hal ini sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program pembangunan nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelasnya.
Selain menambah penerimaan negara, peningkatan PNBP juga mendorong penguatan sistem pelayanan, baik melalui pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan digitalisasi layanan pertanahan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Meski begitu, Pudji menegaskan bahwa kebijakan tetap berpihak pada masyarakat tidak mampu. “Mereka tetap dapat mengakses layanan pertanahan secara optimal dengan beban biaya minimal, sejalan dengan semangat inklusi pelayanan publik yang merata dan adil,” tegasnya.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Hadir pula jajaran pejabat eselon I ATR/BPN, antara lain Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono. Sejumlah pejabat daerah ATR/BPN juga mengikuti rapat secara daring.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala