 |
| DIGITALISASI TATA RUANG: Nusron Wahid dorong digitalisasi 300 RDTR pada 2026 -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bagian dari upaya mempercepat perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9), Nusron mengusulkan agar pada tahun 2026 bisa dipercepat penyusunan dan digitalisasi 300 RDTR baru.
“Kalau target 300 RDTR itu terpenuhi, Insyaallah persoalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), perizinan bisa diselesaikan hanya dalam 2–3 hari,” ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya sudah terkoneksi OSS. “Sisanya yang belum, target bulan ini harus tuntas integrasinya,” tegas Nusron.
Ia menambahkan, hingga kini terdapat 47 RDTR lintas sektor, 34 RDTR yang telah memperoleh Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR yang sudah melalui penetapan daerah. Dengan demikian, ada tambahan 83 RDTR yang sedang dalam proses.
Untuk mendukung percepatan, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh pinjaman dari Bank Dunia melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang ditargetkan menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Nusron menyampaikan penyusunan RDTR juga mengacu pada peta dasar skala 1:5.000 yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada 2024, BIG telah menyelesaikan peta Sulawesi, tahun ini (2025) menyelesaikan peta Kalimantan dan Jawa, tahun 2026 akan mengerjakan Sumatra, lalu Maluku, NTB, dan NTT pada 2027. Seluruh wilayah Indonesia ditargetkan rampung dipetakan pada 2029.
“Dengan basis data geospasial itu, RDTR bisa lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan wilayah,” jelasnya.
Airlangga Hartarto menekankan agar penyusunan RDTR difokuskan pada kawasan prioritas investasi. “Misalnya di Sulawesi, wilayah utara Jawa, dan Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau yang banyak diminati investor,” kata Airlangga.
Rapat ini turut dihadiri Dirjen Tata Ruang ATR/BPN Suyus Windayana serta perwakilan kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala
Tags:
ATR/BPN BARITO KUALA