 |
| PARIPURNA: Tanggapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalsel dalam pembahasan RAPBD-P 2025 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan menyerukan perhatian serius terhadap isu pendidikan dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2025. Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Banjarmasin, Rabu (9/7/2025), Fraksi PKS menekankan pentingnya penanggulangan Angka Putus Sekolah (APS) sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banua.
Melalui pemandangan umum yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Firman Yusi, PKS menyoroti masih tingginya angka putus sekolah di sejumlah daerah. Mereka mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pilar pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
“Kami mendorong agar Pemprov mengambil langkah konkret dalam menekan APS, sekaligus memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat,” ujar Firman di hadapan pimpinan dan anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Pj. Sekdaprov H. Muhammad Syarifuddin.
Selain APS, Fraksi PKS juga menyoroti angka harapan lama sekolah di Kalsel yang saat ini berada di angka 12,87 tahun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dalam upaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap struktur RAPBD-P 2025 yang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp9,7 triliun dan belanja daerah mencapai lebih dari Rp12 triliun. Selisih defisit tersebut akan ditutup melalui mekanisme pembiayaan anggaran.
Namun demikian, Fraksi PKS bersama enam fraksi lainnya tetap mengingatkan agar pengelolaan anggaran mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran juga menjadi sorotan utama seluruh fraksi sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Paripurna ini menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan RAPBD-P 2025 sebelum dilanjutkan ke forum Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang akan mengelaborasi lebih jauh detail program dan prioritas belanja pembangunan Kalsel tahun berjalan.
Sumber: Antara