 |
| OSSY DERMAWAN: TOD dan konsolidasi tanah kunci hunian terintegrasi -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara kunci dalam Panel Tematik bertajuk “Homes Within Reach: Pathing Our Way to Affordable, Connected Urban Living” dalam rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Dalam paparannya, Wamen Ossy menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendorong penyediaan rumah yang bukan hanya terjangkau secara harga, tetapi juga terintegrasi dengan tata ruang dan konektivitas kota. Ia menyampaikan tiga pilar utama strategi Kementerian dalam mewujudkan hal tersebut, yaitu konsolidasi tanah, pengembangan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD), dan perencanaan spasial terpadu.
“Rumah terjangkau bukan hanya soal bangunan murah, tetapi bagian dari kehidupan kota yang layak, terhubung, dan manusiawi,” ujar Ossy Dermawan.
Dalam konteks ketersediaan lahan, Ossy menyoroti pentingnya pendekatan konsolidasi tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2024. Strategi ini bertujuan untuk menyatukan bidang-bidang tanah yang terfragmentasi agar dapat digunakan secara optimal dalam pembangunan perumahan.
“Konsolidasi tanah memungkinkan pembangunan kawasan perumahan yang terencana, lengkap dengan infrastruktur dasar, tanpa menghilangkan hak masyarakat atas tanahnya,” jelasnya.
Pilar kedua yang dipaparkan adalah penerapan prinsip Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan publik di sekitar simpul transportasi massal.
Wamen Ossy mencontohkan kawasan Dukuh Atas dan Harmoni di Jakarta, yang kini berkembang menjadi pusat integrasi moda transportasi sekaligus hunian inklusif.
“TOD adalah solusi spasial dan sekaligus alat pemerataan sosial. Ketika masyarakat tinggal dekat dengan pusat aktivitas, waktu dan biaya perjalanan berkurang, kualitas hidup meningkat,” tambahnya.
Pilar ketiga adalah penyelarasan perencanaan spasial dengan kebijakan pembangunan perumahan nasional. Melalui sistem informasi geospasial yang terintegrasi, Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan potensi kawasan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, risiko bencana, dan potensi ekonomi lokal.
“Penyediaan rumah harus terencana secara menyeluruh. Tak hanya lokasi, tapi juga keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional,” tegas Wamen Ossy.
Menutup pemaparannya, Wamen ATR/Waka BPN menekankan bahwa rumah terjangkau bukan sekadar isu harga, melainkan soal keadilan sosial dan martabat manusia. Ia mengajak seluruh pihak—pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, hingga masyarakat—untuk bersama-sama mewujudkan kota yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.
Konferensi ini juga menghadirkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, sebagai pembicara kunci lainnya. Diskusi panel turut diisi oleh Ronny Hutahayan (Deputi Kemenko Infrastruktur), Nixon Sitorus (Direktur Perumnas), dan Mori Hiromitsu dari JICA.
Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam konferensi ini, antara lain: Wida Ossy Dermawan (Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati (Dirjen Penataan Agraria), serta para tenaga ahli Kementerian ATR/BPN.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala