 |
| TRANSPORTASI BERKELANJUTAN: Zero ODOL jadi agenda bersama Pemerintah, Polri, dan Akademisi -Foto dok Jasa Raharja |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap keselamatan lalu lintas dan mendukung kebijakan strategis nasional, Jasa Raharja menggelar diskusi bertajuk Ngobrol Keselamatan pada Rabu (4/6/2025) dengan Pakar Transportasi di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta. Acara ini menjadi wadah lintas sektor untuk bertukar ide dalam mendukung program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overload (ODOL) pada tahun 2025.
Zero ODOL merupakan inisiatif pemerintah dan Polri untuk menghapuskan praktik kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan sesuai regulasi. Fenomena kendaraan ODOL selama ini diketahui menjadi penyebab utama kerusakan jalan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, serta inefisiensi dalam distribusi logistik nasional. Penanganan program ini dilakukan secara bertahap melalui edukasi, sosialisasi, penegakan hukum, hingga normalisasi kendaraan.
Diskusi terbuka yang berlangsung secara konstruktif ini dibuka oleh Plt Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo, dan dimoderatori oleh Ketua Inisiatif Strategi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, SH, M.Hum, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rudi Irawan, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), akademisi, serta berbagai asosiasi dan forum transportasi nasional.
Dalam sambutannya, Rubi Handojo menyampaikan bahwa Jasa Raharja siap menjadi bagian dari solusi nasional dalam mewujudkan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Kami dari Jasa Raharja akan menerjemahkan hasil diskusi ini dan mempersiapkan langkah konkret di internal kami. Semoga upaya ini dapat berdampak nyata bagi keselamatan transportasi di Indonesia,” ujar Rubi.
Diskusi ini menggali berbagai tantangan di lapangan, termasuk lemahnya edukasi kepada pengemudi, ketidaksesuaian infrastruktur, hingga belum adanya regulasi khusus terkait pengangkutan bahan berbahaya.
Akademisi sekaligus perwakilan BPJT, Sonny Sulaksono Wibowo, menyoroti minimnya pemahaman pengemudi terhadap prosedur pengangkutan barang dan pentingnya regulasi khusus, terutama untuk barang berbahaya (B3). Menurutnya, road map penanganan ODOL perlu mengakar dari aspek edukasi hingga pengawasan.
“Masalah ODOL tidak cukup hanya diselesaikan di jalan. Akar persoalannya adalah pemahaman pengemudi terhadap pengemasan dan pengangkutan yang benar. Regulasi dan edukasi harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT), Andyka Kusuma, menegaskan pentingnya memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL.
“Kerugian akibat ODOL tak hanya berupa kerusakan jalan. Biaya sosial dan ekonomi dari kecelakaan juga harus dihitung, termasuk potensi ekonomi yang hilang dari korban yang meninggal di usia produktif,” ungkapnya.
Menutup diskusi, moderator Ki Darmaningtyas mengusulkan penyusunan buku putih sebagai panduan komprehensif lintas sektor yang berisi solusi dan langkah konkret dalam penanganan ODOL. Ia berharap semua pihak yang hadir dapat berkontribusi secara aktif dalam penyusunan dokumen tersebut dalam satu bulan ke depan.
“Buku putih ini akan menjadi alat strategis dalam menyosialisasikan dan menertibkan kendaraan ODOL secara nasional. Kita butuh pendekatan kolaboratif dari berbagai perspektif,” pungkasnya.
Melalui diskusi ini, Jasa Raharja menegaskan peran aktifnya dalam mendorong kebijakan yang berfokus pada keselamatan dan keberlanjutan transportasi di Indonesia. Sinergi antarinstansi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan jalan raya yang aman, efisien, dan bebas ODOL.
Sumber: Jasa Raharja