RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL — Menjelang dimulainya proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan meluncurkan gerakan sosialisasi antikorupsi sebagai upaya memperkuat transparansi dan integritas dalam sistem pendidikan. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kamis (5/6/2025), dihadiri oleh jajaran dinas terkait serta para pemangku kepentingan pendidikan.
Mengusung tema besar pendidikan bersih dari korupsi, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah praktik pungutan liar, titipan, hingga suap yang kerap membayangi proses seleksi siswa baru, terutama di sekolah-sekolah negeri yang dianggap favorit.
Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Rahmah Khairita, yang hadir mewakili Pj. Wali Kota, menegaskan bahwa penerimaan siswa baru adalah pintu awal anak-anak memasuki sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, keadilan dan keterbukaan dalam prosesnya menjadi sangat krusial.
“Kita ingin menghapus ruang untuk praktik-praktik tidak sehat. Semua anak harus mendapat akses pendidikan secara adil, tanpa intervensi atau kepentingan tertentu. Edukasi antikorupsi ini penting agar semua pihak memahami dan mengawal proses SPMB secara jujur,” ujar Rahmah.
Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem pendidikan di Banjarbaru yang terus mendorong pemerataan kualitas sekolah dan distribusi siswa yang lebih proporsional.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan skema teknis yang mengakomodasi berbagai kondisi, termasuk integrasi layanan daring untuk jenjang SMP.
“Kami ingin menghapus stigma sekolah favorit. Semua sekolah negeri harus memberikan mutu layanan pendidikan yang sama, sehingga orang tua tak perlu berdesak-desakan mendaftarkan anak ke sekolah tertentu,” ungkap Dedy.
Ia menambahkan, SPMB akan berlangsung pada 16–20 Juni 2025. Untuk jenjang SD, sistem masih mengakomodasi metode pendaftaran daring dan luring, mengingat distribusi SD yang merata di Kota Banjarbaru dengan total 102 satuan pendidikan dasar.
Dengan pendekatan berbasis integritas dan sistem yang inklusif, Pemkot Banjarbaru berharap dapat menanamkan budaya antikorupsi sejak dini, sekaligus menciptakan iklim pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak didik.
Sumber: mediacenter.banjarbarukota.go.id