 |
| SIDAK: Mensos RI Saifullah Yusuf saat memantau fasilitas ruang belajar pada salah satu Sekolah Rakyat di Indonesia - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada 2025 dengan daya tampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin.
Dia mengatakan itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial ( Kemensos), Selasa (20/5/2025) di Jakarta.
"Sekarang terus berproses. Masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak," katanya dalam siaran pers.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebutkan, jumlah 65 sekolah itu mengalami penambahan dari sebelumnya 53 titik yang direncanakan dibuka pada tahap awal pada Juli mendatang.
Dia menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, 35 titik tambahan itu layak. Oleh karenanya, jumlah siswa yang bersekolah bisa mencapai hingga 10.000 siswa.
Adapun Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar bisa memenuhi target 100 titik pada Juli 2025.
"(Tiap) Sekolah Rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan kami masih bisa menambah lebih dari 65," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat dapat berjalan pada Juli 2025 dengan dukungan seluruh kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah (pemda).
"Mohon dukungan seluruh pihak dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan sekolah rakyat ini," katanya.
Dirinya juga menyebutkan, program Sekolah Rakyat juga membutuhkan dukungan dari masyarakat.
"Mari sama-sama kita entaskan kemiskinan yang masih ada dengan cara menyiapkan generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tukasnya.
Koordinasi Pemda
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya ikut mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi dengan pemda.
Sebab, Sekolah Rakyat berkaitan erat dengan Pemda, khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.
"Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan pemda," bebernya.
Dirinya menyebutkan, calon lokasi pendirian Sekolah Rakyat telah diusulkan Pemda. Rinciannya, terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota.
"Namanya usulan, kami harus lihat dulu. Ini memenuhi sesuai kriteria atau enggak," tuturnya.
Ia menegaskan, lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Lokasi juga harus memperhatikan akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya.
"Sehingga, bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan," terangnya.
Soal lahan, dirinya mengatakan, lintas kementerian akan ikut mengecek, di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemensos, dan Kementerian PU.
Dia menyebutkan, banyak daerah yang mengusulkan, tetapi banyak yang belum memenuhi kriteria lahan dan bangunan.
"Kami harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru," urainya.
Dirinya juga memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dia menyebutkan, jika diperlukan aturan, kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah.
"Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya," katanya.
Selain itu dikatannya juga, pihaknya sudah menyiapkan draf perda dan perjanjian antara Kemensos dan pemda, khususnya untuk pemda yang asetnya digunakan untuk Sekolah Rakyat.
"Jadi, asetnya tetap pemda, tetapi dipinjampakaikan kepada Kemensos," katanya.
Di sisi lain, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh merasa bahagia lantaran program Sekolah Rakyat mendapat dukungan luas, tak hanya dari kementerian dan lembaga lain, tetapi juga dari masyarakat luas.
Dirinya menyebutkan, ke depan seluruh infrastruktur sekolah rakyat akan berbasis digital, mulai dari sistem manajemen, presensi, hingga kurikulum.
Dirinya juga meyakini, semua itu bisa terwujud berkat kerja bersama lintas sektoral.
"Para menteri sudah menyampaikan dukungan dari masing-masing kementeriannya untuk mewujudkan gagasan mulia dari Pak Presiden, yaitu memuliakan kaum yang paling miskin atau duafa," tukasnya.
Sumber: Kompas