 |
| SOSOK: Ketua Pansus TJSLP DPRD Kalsel, H. Agus Mulia Husin - Foto Dok DPRD Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) DPRD Kalimantan Selatan merampungkan tahapan finalisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang TJSLP. Penyelesaian tahap ini ditandai dengan penandatanganan berita acara hasil finalisasi belum lama tadi.
Ketua Pansus TJSLP DPRD Kalsel, H. Agus Mulia Husin, mengatakan hasil finalisasi tersebut akan dikonsultasikan dan disampaikan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan sebelum memasuki tahapan pembentukan perda berikutnya.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan tahapan finalisasi Pansus TJSLP dan menandatangani berita acaranya. Mudah-mudahan proses selanjutnya dapat berjalan lancar, sehingga Raperda ini segera tuntas dan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Agus menjelaskan, pembahasan Raperda TJSLP telah melalui koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Hukum, serta kementerian terkait.
Menurutnya, proses tersebut dilakukan untuk memastikan materi yang diatur tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku dan dapat diterapkan secara efektif.
Ia menegaskan, Raperda TJSLP tidak dimaksudkan untuk membebani perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Regulasi tersebut justru diharapkan menjadi landasan bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya, kita tidak ingin memberikan penekanan kepada perusahaan. Kita ingin badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi timbal balik bagi kemajuan daerah, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional mereka,” tegasnya.
Agus berharap tahapan konsultasi dan proses pembentukan regulasi selanjutnya dapat berjalan lancar hingga Raperda TJSLP memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Jika telah ditetapkan, regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih terarah dan terkoordinasi. (rls)