 |
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi. Foto: Fathur Rahman |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api dan penanganan dampak kesehatan. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera mendata dan memetakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, peternak dan nelayan yang terdampak Karhutla.
Pendataan tersebut, penting sebagai dasar penyusunan skema bantuan pasca bencana agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menangani dampak kesehatannya. Kita juga harus memastikan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan memiliki dukungan untuk bangkit kembali," katanya, Minggu (18/10/2026).
Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel menjelaskan, Karhutla berpotensi mengganggu aktivitas produksi, distribusi, hingga perdagangan.
"Maka dari itu, kami meminta OPD terkait mengidentifikasi wilayah terdampak, tingkat kerugian dan kebutuhan bantuan secara akurat sehingga intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan," tuturnya.
Firman pun meminta, agar pemulihan ekonomi warga terdampak Karhutla menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2027 yang masih berlangsung.
"Jangan sampai setelah penanganan darurat selesai, masyarakat justru harus berjuang sendiri untuk memulihkan usahanya. Pembahasan RAPBD 2027 perlu mengantisipasi kebutuhan pemulihan pasca bencana melalui program dan dukungan anggaran yang terukur," jelasnya.(ftr)