 |
| SOSOK: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin (tengah) - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat pertahanan nasional, termasuk menghadapi ancaman nonmiliter yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, ekonomi, teknologi, hingga bencana dan perubahan iklim.
Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 di Banjarbaru, Rabu (14/10/2026).
Muhidin menilai, pertahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor militer, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertahanan nasional adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan di daerah,” ujar Syarifuddin saat menyampaikan pesan gubernur.
Menurut Muhidin, tantangan pertahanan semakin kompleks karena berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan. Karena itu, upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa perlu didukung koordinasi lintas sektor.
“Karena itu, membangun pertahanan nasional yang kuat membutuhkan pendekatan yang kolaboratif,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga stabilitas wilayah, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, mendukung keberlangsungan perekonomian, serta mengantisipasi potensi kerawanan sejak dini.
Kalimantan Selatan, dengan sumber daya alam, jalur transportasi, kawasan industri, pelabuhan, dan aktivitas ekonominya, memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan daerah perlu berjalan selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Dalam kegiatan tersebut, Muhidin juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pertahanan Nasional atas pelaksanaan sosialisasi di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diharapkan membantu peserta memahami tugas dan fungsi DPN serta arah Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029.
Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat untuk membangun ketahanan nasional.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dapat diterapkan melalui program dan langkah nyata sesuai kewenangan masing-masing pihak. (rls)