![]() |
| PEMAPARAN: Pemprov Kalsel menyiapkan pembenahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam 90 hari - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pembenahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam 90 hari. Langkah tersebut mencakup keterbukaan data hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), audit digital, penguatan pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut membahas laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi.
Muhidin mengapresiasi kerja Pansus yang melakukan pengawasan langsung ke sejumlah SPBU dan menyerap keluhan masyarakat, termasuk sopir angkutan umum. Temuan tersebut, menurutnya, menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi.
“Beginilah bentuk pengawasan yang kita perlukan, dan hasilnya kami terima sebagai bahan kerja,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam forum tersebut, sejumlah persoalan ditemukan dalam distribusi BBM bersubsidi, mulai dari penggunaan barcode yang diduga disalahgunakan, pelangsiran berulang menggunakan tangki modifikasi, hingga premanisme dan pungutan liar di sekitar SPBU.
Pansus juga menyoroti dugaan pengalihan solar bersubsidi kepada sektor yang tidak berhak. Praktik tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat yang menjadi sasaran subsidi, seperti nelayan, petani, sopir angkutan umum, dan pelaku usaha kecil.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0593/KUM/2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM serta LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi.
Satgas tersebut dibagi dalam empat unsur kerja, yakni intelijen, penindakan, pengawasan terbuka, serta media dan informasi. Pelaksanaannya melibatkan kepolisian, kejaksaan, TNI, BINDA, bea cukai, Pertamina, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Pemprov Kalsel juga menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 541/02022/EKO yang mengatur pembatasan pengisian solar bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. Aturan tersebut juga melarang pengisian bagi kendaraan dinas serta kendaraan yang digunakan di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
Dalam penegakan aturan, Polda Kalsel dilaporkan telah menangani sejumlah perkara pidana terkait BBM dan LPG bersubsidi. Kejaksaan Tinggi juga melakukan audit terhadap SPBU yang dinilai rawan, sedangkan Pertamina Patra Niaga menghentikan sementara pasokan solar dan menerbitkan surat peringatan kepada SPBU yang terbukti melanggar.
“Kami tegaskan di forum ini, bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi premanisme, pelangsiran ilegal, maupun barcode siluman di Kalimantan Selatan,” tegas Muhidin dalam sambutannya.
Menurutnya, persoalan BBM yang sulit diperoleh masyarakat tidak selalu berkaitan dengan besaran kuota, tetapi juga dapat dipengaruhi kebocoran dalam proses distribusi. Karena itu, pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Pemprov Kalsel juga menyetujui usulan Pansus untuk mengevaluasi formula penetapan kuota BBM bersubsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi musiman di daerah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mendorong penerapan satu data BBM bersubsidi, audit digital pada SPBU rawan, penyelarasan sanksi pemerintah daerah dengan sanksi Pertamina, serta pembentukan satgas hingga tingkat kabupaten dan kota.
Pemerintah juga menyiapkan papan pantau bersama dan keterbukaan hasil audit untuk memperkuat pengawasan distribusi. Rangkaian langkah tersebut ditargetkan menjadi bagian dari pembenahan dalam 90 hari.
Pelaksanaan rencana tersebut akan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana pengawasan mampu menekan penyimpangan dan memperbaiki akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. (rls)
