 |
| KOORDINASI: Suasana pelaksanaan pembinaan statistik sektoral bagi SKPD - Foto Dok Diskominfo Banjarbaru |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru memperkuat kualitas pengelolaan data di empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui pembinaan statistik sektoral. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan perangkat daerah yang diproyeksikan sebagai lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Pembinaan berlangsung secara bergiliran pada 27 Oktober hingga 5 November 2026. Empat perangkat daerah yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnaker), serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru.
Kegiatan dimulai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, dilanjutkan di DLH. Pembinaan berikutnya dijadwalkan pada 4 November di Diskopukmnaker dan 5 November di DKP3.
Pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Banjarbaru, Krisman, mengatakan kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah.
“Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kuncinya. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi bagaimana memastikan data tersebut benar-benar berkualitas, diperbarui secara berkala, serta terintegrasi antarperangkat daerah untuk mendukung pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan Kota Banjarbaru,” ujar Krisman.
Dalam pembinaan tersebut, pengelolaan data mengacu pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), yaitu kerangka proses bisnis statistik yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
Pendekatan ini diharapkan membantu perangkat daerah mengelola data secara lebih terstruktur, mulai dari proses perencanaan hingga menghasilkan informasi statistik yang dapat digunakan. Keseragaman proses dan koordinasi ant perangkat daerah juga penting agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan dimanfaatkan secara konsisten.
Melalui kolaborasi Diskominfo dan BPS, Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong penguatan tata kelola statistik sektoral sebagai salah satu dasar perencanaan program, penentuan kebijakan, dan evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. (rls)