 |
| SOSOK: Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Abdussamad - Foto Dok Diskominfo Banjarbaru |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dalam rangka PPE 2026, Selasa (27/10/2026). Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya menilai pelaksanaan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat.
Verifikasi berlangsung secara daring bersama tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, dari Aula Gawi Sabarataan, Pemerintah Kota Banjarbaru.
Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Abdussamad, hadir menyampaikan sambutan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby.
Dalam sambutan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan yang inklusif, menurutnya, harus memastikan perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, serta manfaat pembangunan secara setara.
“Target kita bukan sekadar meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), melainkan memastikan dampak nyata dari keadilan gender dirasakan langsung oleh seluruh warga Kota Banjarbaru,” demikian pesan Wali Kota dalam sambutan yang disampaikan Abdussamad.
Pemerintah Kota Banjarbaru juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan program.
Upaya tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi perempuan, dunia usaha, unsur masyarakat, dan generasi muda agar kebijakan yang disusun dapat menjangkau kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam.
Dalam proses verifikasi, Pemkot Banjarbaru menyampaikan data, capaian, inovasi, serta tantangan pelaksanaan PUG. Masukan dari tim verifikator diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan selanjutnya.
Melalui evaluasi ini, Pemkot Banjarbaru menargetkan penerapan prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam pembangunan daerah sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. (rls)