 |
| SOSOK: Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pengurangan anggaran pada lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kalsel yang dinilai berdampak pada program kesehatan untuk penanganan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan, BPKAD, dan lima UPT Dinkes Kalsel untuk membahas kesiapan alokasi anggaran sektor kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha mengatakan, efisiensi anggaran perlu dievaluasi apabila berdampak terhadap program vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dari penyampaian Dinas Kesehatan, masih banyak pengurangan anggaran pada lima UPT Dinkes. Pengurangan ini terutama berdampak pada program SPMP Provinsi, khususnya untuk penanganan KLB dan bencana,” ungkap Jihan.
Menurut Jihan, alokasi untuk menghadapi kondisi darurat kesehatan perlu dipenuhi secara optimal agar respons medis tidak terkendala ketika terjadi krisis di daerah.
Hal itu dinilai semakin penting karena Kalsel saat ini masih menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Hal ini terus kami dorong agar anggarannya dapat dipenuhi, terlebih saat ini kita sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” tegasnya.
Selain kebutuhan penanganan kondisi darurat pada 2026, Komisi IV juga mendorong agar kesiapan anggaran kesehatan untuk 2027 direncanakan lebih matang.
Jihan menegaskan, penyesuaian fiskal tidak seharusnya mengabaikan sektor kesehatan karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Komisi IV DPRD Kalsel selanjutnya akan mengawal pembahasan bersama BPKAD, termasuk terkait alokasi anggaran bagi UPT Dinkes dan program yang berkaitan dengan respons terhadap kondisi darurat kesehatan.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan anggaran yang bersifat vital tetap mendapat perhatian di tengah penyesuaian belanja daerah.
Penulis: H. Faidur