 |
| KOORDINASI: Komisi I DPRD Kalsel menggelar rapat pendalaman rencana kerja 2027 bersama Diskominfo Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Sebanyak 6 persen wilayah di Kalimantan Selatan masih mengalami blank spot atau belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Kalsel dalam pembahasan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel untuk 2027.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat mengatakan, penanganan titik-titik blank spot harus menjadi salah satu program prioritas pada tahun anggaran 2027.
“Fokus kami ada pada titik-titik blank spot jaringan. Ternyata Provinsi Kalimantan Selatan masih ada titik blank spot sekitar 6 persen. Fokus kita bagaimana caranya ini menjadi program prioritas, sehingga di 2027 nanti kita bisa mengurangi, bahkan target kita adalah nol titik blank spot,” ujar Rais.
Hal itu disampaikannya setelah Komisi I menggelar rapat pendalaman rencana kerja 2027 bersama Diskominfo Kalsel di Ruang Rapat Komisi IV, Lantai 4, Selasa (6/10/2026).
Menurut Rais, persoalan blank spot menjadi pekerjaan rumah bersama antara DPRD Kalsel dan Diskominfo sebagai mitra kerja.
DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan upaya pemerataan jaringan komunikasi terus dilakukan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah Kalsel dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai.
“Ini PR kami bersama. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertugas mengawasi kegiatan mitra kerja kami, dan harapannya agar tidak ada blank spot. Semoga Diskominfo bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini,” katanya.
Rais menyebut penanganan blank spot tidak lepas dari kebutuhan pendanaan. Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program Diskominfo.
Karena itu, Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Menurut Rais, dukungan anggaran diperlukan agar program konektivitas dapat memperoleh prioritas dalam APBD 2027.
“Tugas dewan untuk membantu terkait anggarannya, agar bisa berdiskusi dengan TAPD ketika di Banggar nanti, supaya bisa memprioritaskan anggaran untuk Diskominfo,” pungkasnya.
Target nol blank spot yang disampaikan Komisi I menjadi sasaran yang perlu diterjemahkan ke dalam program, lokasi prioritas, kebutuhan anggaran, serta strategi penanganan pada 2027.
Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak hanya diarahkan pada alokasi dana, tetapi juga memastikan program konektivitas memiliki target yang jelas dan dapat diawasi pelaksanaannya.
Penulis: H. Faidur