 |
| RAMAI: Penampakan peserta rakor di Aula Gawi Sabarataan Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan sejak dini, mulai dari pengendalian tata ruang hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (7/9/2026).
Menurut Sirajoni, pengendalian tata ruang menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat agar perkembangan kota tetap sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
Ia menilai, kesepakatan dan pelaksanaan tata ruang secara konsisten dapat mencegah munculnya pembangunan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan peternakan babi yang selama ini menjadi pembahasan Pemko Banjarbaru. Sirajoni meminta penanganannya turut dilihat dari aspek tata ruang sehingga persoalan serupa tidak berkembang menjadi masalah baru.
Dinas PUPR diminta mengoptimalkan pengecekan dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan, terutama untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang.
Keterbatasan personel, kata Sirajoni, perlu diantisipasi dengan memperkuat peran camat dan lurah sebagai mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing.
Mereka diminta segera melaporkan apabila terdapat perkembangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujar Sirajoni.
Selain Dinas PUPR, Satpol PP juga diminta mengoptimalkan personel untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan penindakan di lapangan sesuai kewenangannya.
Sirajoni mengatakan, perkembangan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah mengantisipasi persoalan sebelum menjadi lebih besar.
Selain tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sirajoni meminta wilayah yang berpotensi terdampak segera dipetakan.
Pemetaan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk kesiapan akses dan sumber air untuk pemadaman.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” katanya.
Menurutnya, ketersediaan sumber air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan kebakaran, sehingga perlu dipersiapkan sebelum kejadian berlangsung.
Sirajoni juga mengingatkan potensi banjir seiring perubahan musim. Pemerintah diminta tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi melakukan berbagai langkah antisipasi sejak awal.
“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Penguatan koordinasi penanganan karhutla antara BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP juga menjadi bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi tersebut.
Penulis: H. Faidur