 |
| SOSOK: Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendalami data dan informasi dari berbagai instansi sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan distribusi BBM bersubsidi.
Pansus kembali menggelar rapat koordinasi bersama Ditlantas Polda Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Satgas BBM, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT AKR di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (23/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel H. M. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Pansus bersama berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Dalam rapat, Pansus mendalami sejumlah data, mulai dari kendaraan bermotor yang terdaftar, pengguna BBM bersubsidi hingga pola distribusi yang berlangsung di lapangan.
Data tersebut menjadi bahan untuk memastikan rekomendasi yang disusun berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di Kalsel.
Ketua Pansus H. M. Syaripuddin mengatakan pengumpulan data dari berbagai instansi penting agar rekomendasi tidak hanya berdasarkan asumsi.
“Pansus ingin melihat kebutuhan BBM di Provinsi Kalsel berdasarkan data yang ada, baik dari Ditlantas, Bapenda maupun Pertamina. Dari situ kita dapat mengetahui kebutuhan riil masyarakat sehingga rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Selain kebutuhan BBM, Pansus juga menelaah proporsi kuota BBM bersubsidi yang diterima SPBU di berbagai wilayah.
Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya mencari formulasi distribusi yang lebih efektif agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin juga menyoroti peran Satgas BBM yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, sinergi antarinstansi diperlukan untuk membangun tata kelola distribusi BBM yang lebih baik.
Berbagai temuan dan masukan yang diperoleh selama masa kerja Pansus selanjutnya akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak terkait.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi secara berkelanjutan, termasuk dalam mengantisipasi antrean panjang maupun kendala akses BBM yang masih ditemukan di sejumlah daerah.
Rangkaian pembahasan Pansus akan dilanjutkan melalui rapat bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum yang melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan TNI pada pekan berikutnya.
Masukan dari berbagai pihak tersebut akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan rekomendasi Pansus sebelum disampaikan kepada pihak terkait.
Pansus berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai laporan akhir, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh Satgas BBM yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mendukung perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi secara berkelanjutan.
Penulis: H. Faidur