 |
| DIALOG: Komisi III DPRD Kalsel melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah, mulai dari revitalisasi Pipa Air Banjarbakula hingga penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala.
Desakan tersebut disampaikan Komisi III saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H. Achmad Maulana itu membahas sejumlah kebutuhan strategis masyarakat, termasuk penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penanganan sungai, serta pengembangan jaringan irigasi.
Salah satu agenda utama adalah kembali mengusulkan Revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran APBN 2027. Program tersebut sebelumnya belum mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
Komisi III berharap proyek strategis tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan Banjarbakula dapat ditangani secara lebih optimal.
“Alhamdulillah, hasil konsultasi dan koordinasi hari ini berjalan dengan sangat baik. Berbagai usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kami mendorong agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027, mengingat program tersebut belum teralokasi pada APBN Tahun 2026,” ujar Achmad Maulana.
Ia berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran yang kembali menghambat pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis ini dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Pendangkalan Sungai Barito Kuala Sudah Enam Tahun
Selain persoalan air bersih, Komisi III juga membawa persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala ke pemerintah pusat.
Pendangkalan yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun itu dinilai berdampak terhadap kapasitas aliran sungai dan berpotensi memperbesar risiko banjir di wilayah hilir.
Komisi III meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi tersebut, terutama karena Barito Kuala memiliki posisi strategis sebagai kawasan yang berkaitan dengan aliran air dari Banjarmasin dan sejumlah wilayah sekitarnya.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan secara optimal. Barito Kuala merupakan kawasan strategis sekaligus titik muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan beberapa daerah sekitarnya,” tegas Achmad.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pemerintah pusat menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi eksisting sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
“Alhamdulillah, Direktorat Sungai merespons dengan baik dan menyampaikan komitmennya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” katanya.
Achmad berharap pengecekan tersebut tidak berhenti pada tahap evaluasi, tetapi dilanjutkan dengan program penanganan konkret.
“Kami berharap langkah ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
DPRD Kalsel Kawal Program Air dan Pengendalian Banjir
Komisi III menegaskan konsultasi dengan pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya memperjuangkan program infrastruktur strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Selain revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dan penanganan pendangkalan sungai, pembahasan juga mencakup pengembangan jaringan irigasi sebagai bagian dari penguatan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Selatan.
Komisi III DPRD Kalsel akan terus mendorong agar berbagai usulan tersebut masuk dalam agenda pembangunan pemerintah pusat dan dapat segera direalisasikan.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan air bersih, meningkatkan jaringan irigasi, sekaligus mengurangi ancaman banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Penulis: H. Faidur