 |
| ILUSTRASI: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Sebanyak 40.363 balita tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan terdapat 174.694 kasus ISPA yang tercatat secara kumulatif sejak 18 Agustus hingga 21 September 2026 di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus dialami kelompok balita.
Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah memberikan perlindungan lebih bagi balita, lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya yang terpapar kabut asap.
“Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40.000 balita kita terserang ISPA di wilayah karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban,” ujar Azis, Jumat (25/9/2026).
Menurut Azis, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman titik api. Keselamatan masyarakat serta ketersediaan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap juga harus menjadi perhatian.
Ia meminta penanganan dampak kabut asap dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan data kualitas udara, kesehatan, dan kebencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando,” katanya.
Integrasi data tersebut, lanjut dia, dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih terukur, termasuk menentukan langkah penanganan darurat hingga pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Azis juga mendorong BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkuat koordinasi serta menerjunkan tim penanganan khusus ke wilayah terdampak asap.
“Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat,” ujarnya.
Selain penanganan kesehatan, Azis meminta pemerintah daerah memiliki protokol yang jelas untuk melindungi anak ketika kualitas udara memburuk.
Ia juga mendorong KPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa PAUD, TK hingga SD apabila kualitas udara telah masuk kategori tidak sehat.
Kemenkes sendiri telah merekomendasikan pemerintah daerah mempertimbangkan penerapan PJJ sebagai salah satu upaya mengurangi paparan asap terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan. Kemenkes juga memperkuat posko kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta menyiapkan logistik seperti masker, oksigen, dan konsentrator oksigen di wilayah terdampak.
“Penanganan karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak,” kata Azis.
Sumber: Beritasatu.com