 |
| SOSOK: Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman mendampingi Komisi III DPRD Kalsel melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi III DPRD Kalimantan Selatan mempelajari skema pendapatan non-tiket atau non-farebox yang diterapkan Transjakarta sebagai alternatif sumber pembiayaan pengembangan layanan Trans Banjarbakula. Skema tersebut dinilai dapat membuka ruang peningkatan layanan transportasi publik tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Pembelajaran tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dishub DKI Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman. Mereka diterima Wakadishub DKI Jakarta Ujang Harmawan, Kepala Seksi Angkutan Orang Transjakarta Integrasi Made Jony Sasrawan serta Bayu Purbowo dari Divisi Penjualan Transjakarta.
Mustaqimah mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari bagaimana Transjakarta mengembangkan pendapatan di luar tiket penumpang.
“Kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme proses yang dilakukan di DKI Jakarta, nanti dari proses inilah akan kita bawa ke Kalsel sehingga kita juga bisa mendapatkan pendapatan di luar pendapatan tiket Trans Banjarbakula,” kata Mustaqimah.
Dalam pertemuan tersebut, Dishub DKI Jakarta memaparkan perkembangan layanan Transjakarta sekaligus kebijakan penyelenggaraan transportasi publik di ibu kota.
Layanan Transjakarta mengedepankan standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan dengan dukungan subsidi pemerintah.
Pada 2025, Transjakarta tercatat memiliki 232 rute dengan 5.227 unit bus. Jangkauan layanannya mencapai 91,8 persen populasi Jakarta dalam radius 500 meter. Pada tahun yang sama, dukungan Public Service Obligation (PSO) untuk layanan Transjakarta mencapai Rp4,2 triliun.
Namun, pendapatan dari tiket bukan satu-satunya sumber pemasukan yang dikembangkan.
Bayu Purbowo dari Divisi Penjualan Transjakarta menjelaskan transportasi publik memiliki fungsi sosial sehingga tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan penumpang.
“Public transport memang tidak bisa untung hanya dengan mengandalkan layanan publik, karena pasti ada aspek sosialnya,” ujar Bayu.
Untuk itu, Transjakarta mengoptimalkan aset yang dimiliki melalui berbagai kegiatan komersial. Di antaranya naming rights, branding pada halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial serta kerja sama dengan berbagai mitra.
Strategic partnership menjadi salah satu pilar yang dikembangkan untuk memperluas sumber pendapatan di luar tiket.
Bayu menjelaskan, tarif untuk setiap aset komersial ditentukan berdasarkan titik dan jenis aset yang ditawarkan. Besaran tarif juga diperbarui setiap tahun.
“Kami tidak pakai tender, tapi sudah ada patokan ratenya, boleh nego, dengan menjaga rate terbawahnya. Kita tawarkan ke semua agency,” ujarnya.
Skema yang diterapkan Transjakarta tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Komisi III DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mengembangkan Trans Banjarbakula.
Pendapatan non-tiket dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik. Dengan adanya sumber pendapatan tambahan, pengembangan kualitas dan jangkauan layanan diharapkan dapat terus dilakukan tanpa menjadikan kenaikan tarif penumpang sebagai satu-satunya pilihan.
Langkah tersebut juga diarahkan agar keberadaan Trans Banjarbakula semakin mudah diakses dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Penulis: H. Faidur