 |
| KOMPAK: Suasana Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi sejumlah persoalan strategis sepanjang 2026. Tiga isu utama menjadi perhatian, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, potensi konflik sosial, dan pengawalan program prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Banjarbaru di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (13/8/2026). Rapat dibuka langsung Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby.
Lisa mengatakan, sinergi lintas sektor diperlukan agar berbagai potensi persoalan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.
“Yang kita perlukan adalah menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektoral, terutama dalam menghadapi tiga tantangan utama yang kita hadapi bersama,” ujar Lisa.
Dalam pembahasan mengenai karhutla dan kekeringan, Forkopimda menyoroti pentingnya memperkuat deteksi dini terhadap titik api serta kesiapan menghadapi dampak kekeringan di sejumlah wilayah.
Ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak juga menjadi perhatian. Selain itu, edukasi kepada masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan perlu terus ditingkatkan.
Menurut pemerintah daerah, persoalan karhutla dan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Dampaknya juga dapat merembet pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga ketersediaan air bersih.
Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan instansi terkait didorong memperkuat pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Selain isu kebencanaan, Forkopimda membahas langkah antisipasi terhadap potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat dinamika sosial, ekonomi dan politik.
Koordinasi antara unsur intelijen daerah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan pemuka agama dinilai penting untuk mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak awal.
Pendekatan persuasif dan dialog juga menjadi salah satu langkah yang dikedepankan agar persoalan di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
Stabilitas pasokan dan harga bahan pokok turut menjadi perhatian. Kondisi ekonomi masyarakat dinilai memiliki keterkaitan dengan situasi sosial sehingga perlu terus dipantau.
Lisa menekankan pentingnya menjaga komunikasi antarlembaga agar setiap potensi persoalan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Komunikasi antarinstansi harus tetap terjaga, sehingga setiap potensi permasalahan bisa kita antisipasi dan selesaikan bersama,” katanya.
Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pengawalan program prioritas pembangunan daerah. Stabilitas keamanan dan kondisi sosial yang kondusif diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pencapaian visi-misi pemerintah daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh unsur Forkopimda diharapkan dapat memperkuat peran sesuai kewenangan masing-masing.
Koordinasi yang berjalan baik diharapkan membuat setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat ditangani secara cepat dan terukur sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Banjarbaru Tahun 2026 kemudian resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby.
Penulis: H. Faidur