 |
| FOTO BERSAMA: Ketua DPRD Kalsel menerima audiensi dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat merespons keluhan pelaku usaha perunggasan yang menghadapi tekanan akibat harga ayam dan telur yang tidak stabil serta dampak pemadaman listrik bergilir.
Aspirasi tersebut disampaikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Sekretaris Komisi II H. Jahrian di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan sektor perunggasan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan serta keberlangsungan ribuan peternak dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.
"Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak," ujarnya.
Menindaklanjuti hasil audiensi tersebut, DPRD Kalsel memastikan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi peternak.
RDP tersebut akan melibatkan Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, Karantina, Bulog, serta asosiasi peternak untuk membahas langkah konkret menstabilkan kondisi sektor perunggasan.
"Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan peternakan tidak terganggu lagi," tegas Supian HK.
Menurutnya, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian DPRD, yakni menjaga stabilitas harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Supian HK menegaskan DPRD akan mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran karena sektor perunggasan berpengaruh terhadap harga pangan dan daya beli masyarakat.
"Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama," pungkasnya.
Penulis: H. Faidur