 |
| RAMAI: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby bersama jajaran mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama pemerintah pusat - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru bergerak cepat menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Operasi pasar hingga Gerakan Pangan Murah (GPM) akan diperbanyak guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Rakor yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (20/7/2026).
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mengatakan kenaikan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, baik global maupun nasional. Kondisi tersebut turut berdampak di Banjarbaru, khususnya pada komoditas beras yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
"Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan," ujar Lisa.
Menurutnya, sebagai kota yang tidak memiliki produksi beras dalam jumlah besar, kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru masih banyak dipasok dari Pulau Jawa. Namun, distribusi belakangan menghadapi kendala akibat tingginya biaya logistik yang dipicu mahalnya harga solar dan terbatasnya pasokan bahan bakar tersebut.
Untuk mengantisipasi kondisi itu, Lisa menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar segera memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pengendalian inflasi.
Sejumlah langkah yang akan dilakukan antara lain memperbanyak operasi pasar, menggelar Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman.
"Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali," tegasnya.
Selain komoditas pangan, Pemko Banjarbaru juga akan mencermati perkembangan harga LPG subsidi 3 kilogram. Lisa meminta perangkat daerah melakukan pengawasan apabila diperlukan agar distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak memicu gejolak di masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta inflasi daerah dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Penulis: H. Faidur