 |
| SOSOK: Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, saat mengikuti rapat kerja bersama instansi terkait - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai mematangkan rencana kerja bersama sejumlah mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan difokuskan pada penyusunan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (21/7/2026), dengan melibatkan tiga mitra kerja, yakni Biro Administrasi Pimpinan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan setiap program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Pembahasan rencana kerja ini merupakan bagian dari tugas Komisi I dalam memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing organisasi perangkat daerah memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
Komisi I DPRD Kalsel kemudian memberikan berbagai masukan dan evaluasi agar program yang disusun tetap selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
Selain membahas substansi program, rapat juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Habib Hamid yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
"Melalui rapat kerja ini, kami berharap seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara optimal sekaligus dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kalsel," katanya.
Pembahasan rencana kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Penulis: Fathur