![]() |
| DIALOG: Suasana Rapat Kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BPSDMD - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penambahan anggaran pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD). Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 karena alokasi dana saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BPSDMD di Banjarmasin, Selasa (14/7/2026), yang membahas rencana kerja tahun anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan anggaran yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi ASN.
"Anggaran yang diberikan masih sangat minim. Padahal BPSDMD memiliki tugas utama mengembangkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan," katanya.
Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penambahan anggaran diperlukan agar pelaksanaan pelatihan dapat diperluas, terutama melalui metode pembelajaran tatap muka.
Ia menilai pelatihan klasikal lebih efektif dibandingkan pelatihan daring karena memberikan ruang interaksi yang lebih baik antara peserta dan instruktur.
"Kami menilai metode klasikal lebih efektif dibandingkan pelatihan daring karena interaksi antara peserta dan instruktur berlangsung lebih optimal," ungkapnya.
Habib menambahkan, Komisi I DPRD Kalsel akan mengawal usulan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar program peningkatan kompetensi ASN yang telah disusun BPSDMD dapat berjalan lebih optimal.
"Jadi program mereka bagus. Tinggal didukung dengan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya lebih maksimal," tuturnya.
Penulis: Fathur
