 |
| SOSOK: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merespons munculnya inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil. Gibran menegaskan pemerintah menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurut Gibran, pemerintah juga menghargai berbagai hasil survei, kajian, analisis, maupun masukan yang disampaikan lembaga kredibel, akademisi, pengamat, media, hingga kelompok anak muda.
"Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta ikut mengawal jalannya pemerintahan.
"Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," katanya.
Gibran menilai, pengawasan publik yang disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjaga kepercayaan publik.
"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat sipil yang berasal dari kalangan akademisi dan pengamat membentuk Kabinet Bayangan sebagai upaya memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Pembentukan kabinet tersebut dilatarbelakangi penilaian bahwa fungsi oposisi dan pengawasan di parlemen belum berjalan secara optimal. Para anggota kabinet bayangan nantinya akan menyusun kajian berbasis data dan bukti, bersikap nonpartisan, serta menguji dan mendiskusikan secara terbuka berbagai kebijakan pemerintah.
Sumber: Inews.id