 |
| PROGRAM PRIORITAS: Suasana siswa menikmati Program MBG - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan tidak lagi menjadikan siswa SMA sebagai sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila pemerintah melakukan refocusing anggaran. Menurutnya, prioritas sebaiknya diberikan kepada kelompok yang masih berada pada masa pertumbuhan dan paling membutuhkan asupan gizi.
Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan terhadap rencana efisiensi anggaran program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Yahya Zaini mengatakan kelompok yang perlu diprioritaskan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD, serta siswa SD dan SMP.
Menurutnya, kelompok tersebut masih berada pada masa pertumbuhan sehingga membutuhkan asupan gizi yang memadai. Selain itu, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga dinilai penting untuk mencegah stunting.
"Mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi tinggi. Sasaran 3B juga sangat penting, ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk mencegah stunting, karena masalah stunting terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan atau sampai usia 2 tahun," kata Yahya dalam pernyataan resminya, dikutip Senin (20/7/2026).
Ia menilai langkah BGN melakukan refocusing dan efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tepat. Namun, penggunaan anggaran program MBG tetap perlu dioptimalkan agar manfaatnya lebih efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Yahya mengingatkan rencana pembatasan penerima manfaat MBG berdasarkan kelompok ekonomi desil 8 hingga 10 perlu dikaji secara mendalam.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima program MBG, sementara siswa lainnya tidak.
"Jangan sampai menimbulkan kecemburuan apabila terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG," ujarnya.
Yahya menilai pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat ekonomi kemungkinan lebih mudah diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai lebih sulit diterapkan di sekolah negeri karena kondisi ekonomi peserta didiknya lebih beragam.
Karena itu, ia meminta BGN melakukan kajian yang komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan persoalan baru, termasuk dampak psikologis terhadap siswa.
"Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," tegasnya.
Sumber: Beritasatu.com