 |
| RITUAL ADAT: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima penganugerahan gelar kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, LAMPUNG - Prosesi adat menginjak kepala kerbau saat penganugerahan gelar kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026), menuai perhatian publik dan beragam tanggapan.
Menanggapi hal tersebut, tokoh adat Lampung Pepadun, Mawardi Harirama bergelar Suttan Seghayo Dipuncak Nur, menegaskan bahwa ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi adat yang sarat makna filosofis dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.
Menurutnya, prosesi pemberian gelar adat atau muakhi telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat Lampung sebagai implementasi nilai piil pesenggiri yang menjunjung tinggi silaturahmi, penghormatan, dan kebersamaan.
“Prosesi pemberian muakhi ini memang sudah berlangsung ribuan tahun lalu di Lampung. Ini adalah bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi,” ujar Mawardi.
Ia menjelaskan, pada era modern, tradisi tersebut dikemas sebagai bagian dari upaya mempererat persatuan bangsa sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Lampung kepada masyarakat luas.
“Kalau di kampung, muakhi itu hal yang biasa. Namun, kali ini dikemas sebagai prosesi budaya untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memajukan budaya adat Lampung di seluruh Nusantara,” katanya.
Mawardi menuturkan, gelar Baginda Pemuka Bangsa diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian Jokowi selama menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
“Tanda penghormatan gelar ini menjadi simbol penghargaan atas pengabdian Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI,” ujarnya.
Terkait prosesi menginjak kepala kerbau yang menjadi sorotan publik, Mawardi menegaskan ritual tersebut memiliki makna penyucian diri dan pengendalian sifat-sifat buruk dalam diri manusia.
“Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau bertujuan menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia, seperti sombong, iri, dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam tradisi masyarakat Lampung Pepadun, penyembelihan kerbau merupakan simbol kedudukan sosial yang tinggi dan menjadi bagian penting dalam berbagai prosesi adat, termasuk Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi.
Karena itu, ritual menginjak kepala kerbau bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan terhadap hewan, melainkan simbol penyucian diri yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Mawardi juga menepis anggapan yang mengaitkan dominasi warna merah di Kedatun Keagungan dengan simbol politik tertentu.
“Memang di Kedatun Keagungan karpetnya merah semua. Di tangga, di jalan menuju museum, semuanya menggunakan karpet merah. Jadi bukan ditujukan kepada kelompok tertentu,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat menghormati seluruh rangkaian prosesi adat sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengaku tidak mempermasalahkan prosesi tersebut. Menurutnya, simbol partainya adalah kepala banteng, bukan kepala kerbau.
“Tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu. Yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia menegaskan, aktivitas Jokowi saat ini bukan lagi menjadi bagian dari urusan internal PDI Perjuangan sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh partai.
Penganugerahan gelar adat tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Jokowi ke Lampung pada 26–28 Juni 2026. Selama berada di provinsi tersebut, Jokowi menghadiri sejumlah agenda, mulai dari konsolidasi Rakorda PSI, pertemuan dengan tokoh adat, pelaku UMKM, relawan, hingga bersilaturahmi dengan masyarakat di berbagai daerah.
Sumber: Liputan6.com