 |
| SOSOK: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby memimpin penandatanganan komitmen percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK - Foto Dok MC Banjarbaru |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah dengan mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dan diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterima pemerintah daerah. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, penandatanganan komitmen juga menjadi upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam arahannya, Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki kesamaan pemahaman dan komitmen dalam menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan profesional sebagai penyelenggara pemerintahan.
"Ini tentunya bukan hanya proses administrasi semata, melainkan bentuk nyata komitmen kita secara moral dan profesional selaku jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru," ujarnya.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh kepala SKPD agar tidak menunda penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia meminta setiap perangkat daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres tindak lanjut yang sedang berjalan.
"Tingkatkan budaya kerja yang responsif dan akuntabel. Segera tindak lanjuti setiap rekomendasi, pantau progresnya, dan selesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Pemerintah Kota Banjarbaru menilai percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Melalui langkah tersebut, berbagai potensi kelemahan dalam pengelolaan keuangan dapat segera diperbaiki sehingga tidak berulang pada masa mendatang.
Selain itu, penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Dengan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang semakin baik, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Komitmen bersama yang telah ditandatangani seluruh perangkat daerah tersebut diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Banjarbaru.
Penulis: H. Faidur