 |
| KOORDINASI: Suasana rapat Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel bersama Satgas BBM Pemprov dan pihak terkait - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan mulai menjalankan tugasnya dengan menggelar rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, organisasi masyarakat Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), serta perwakilan sopir truk dari berbagai daerah di Kalsel.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H M Syaripuddin. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan terkait penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Dhin itu, pansus akan mengumpulkan data dari berbagai pihak guna memastikan subsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
"Masih banyak pihak yang nantinya akan kami undang. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul akan kami kompilasi dan cocokkan untuk memastikan apakah BBM bersubsidi benar-benar sampai dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya," kata Bang Dhin.
Ia menjelaskan, berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat perdana akan diinventarisasi terlebih dahulu sebelum dibahas lebih lanjut. Pansus ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, pengawasan ini penting agar subsidi yang berasal dari anggaran negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ia menegaskan hak masyarakat harus terlindungi dan tepat sasaran.
"Jangan sampai BBM bersubsidi justru diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima subsidi tersebut," ujarnya.
Bang Dhin menegaskan pansus akan bekerja secara objektif tanpa kepentingan tertentu. Hasil pembahasan nantinya diharapkan melahirkan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi seperti sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor produktif lainnya.
"Saya yakin apabila mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka pertumbuhan ekonomi Kalsel juga akan semakin baik. Ini yang akan kami urai satu per satu. Ke depan, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Ia menambahkan masa kerja pansus saat ini direncanakan berlangsung selama satu bulan. Namun, apabila diperlukan untuk pendalaman lebih lanjut, masa kerja tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan.
Rapat perdana itu juga dihadiri sejumlah anggota pansus, termasuk Wakil Ketua Pansus H Jahrian. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, anggota pansus lainnya, Ilham Noor, menilai pengawasan distribusi BBM subsidi harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Satgas BBM yang telah dibentuk sejak 2021.
Dalam forum tersebut, para sopir truk turut menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi saat mendapatkan BBM bersubsidi di lapangan. Mereka berharap pansus melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU yang dianggap bermasalah.
Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain dugaan praktik premanisme, aktivitas pelangsir, indikasi kerja sama oknum tertentu dengan pengelola SPBU, hingga berbagai bentuk penyimpangan lain yang dinilai menghambat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Melalui pengawasan yang dilakukan, DPRD Kalsel berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi.
Penulis: H. Faidur