 |
| SOSOK: Gubernur Muhidin memaparkan kesiapan dan strategi Pemprov Kalsel dalam menghadapi ancaman Karhutla dalam forum Rakorsus bersama Menkopolkam serta kementerian terkait - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memaparkan kesiapan daerahnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago tersebut, Muhidin menjelaskan Kalimantan Selatan telah menyiapkan strategi mitigasi, personel, serta sarana pendukung untuk menghadapi musim kemarau dan dampak fenomena El Nino 2026-2027.
Menurut Muhidin, Kalimantan Selatan memiliki karakteristik lahan rawa dan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau panjang maupun akibat aktivitas pembukaan lahan. Kondisi itu menjadikan karhutla sebagai ancaman yang perlu diantisipasi secara serius.
Ia mengungkapkan karhutla di Kalimantan Selatan memiliki pola berulang yang terjadi pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, jumlah kejadian karhutla mencapai 2.799 kasus dengan luas lahan terbakar sekitar 190.394,58 hektare.
Untuk memperkuat pencegahan, Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla. Wilayah tersebut meliputi kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, wilayah utara yang mencakup sejumlah kabupaten di kawasan Hulu Sungai dan Tabalong, serta kawasan timur Pegunungan Meratus yang meliputi Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan dengan delapan kejadian kebakaran yang menghanguskan lahan seluas 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 300 titik. Sementara luas lahan terbakar terbesar tercatat di Kabupaten Banjar yang mencapai sekitar 27,8 hektare.
"Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026," ujar Muhidin.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah provinsi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh kepala daerah terkait kesiapan menghadapi karhutla. Upaya lainnya meliputi pemetaan wilayah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi penanganan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung, kanal, dan pintu air.
Muhidin juga menyampaikan kesiapan sumber daya yang dimiliki Kalsel untuk menghadapi potensi karhutla. Sebanyak 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 petugas pengolah data dan informasi, serta 372 anggota tim patroli dan komunikasi telah disiapkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiagakan 68 unit mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, dan 337 mesin pompa air untuk mendukung penanganan di lapangan.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan pengendalian karhutla memiliki dampak strategis terhadap ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama.
"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas," ujarnya.
Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Pemerintah pusat dan daerah pun terus memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Penulis: H. Faidur