 |
| DIALOG: Seminar penanganan truk ODOL di Kalimantan Selatan yang dihadiri DPRD Kalsel dan pemangku kepentingan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – DPRD Kalimantan Selatan mendorong penguatan pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melalui penambahan jembatan timbang dan penerapan teknologi Weight In Motion (WIM) di sejumlah titik strategis.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan pelanggaran angkutan barang yang selama ini berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan dan kerusakan infrastruktur.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, mengatakan penanganan kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama karena risiko yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.
“Risiko kecelakaan lalu lintas akan semakin tinggi jika ODOL tidak segera ditangani secara serius,” ujar Jahrian saat menghadiri Seminar Nasional Formulasi Kebijakan dan Inovasi Teknologi dalam Akselerasi Transformasi Logistik Zero ODOL Kalsel 2027 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, penerapan sistem Weight In Motion dan penambahan fasilitas pengawasan menjadi salah satu solusi untuk memastikan kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Jahrian menegaskan kebijakan pengendalian ODOL harus tetap mempertimbangkan peran penting sektor transportasi dalam mendukung distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan regulasi dan keberlangsungan aktivitas usaha agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap rantai pasok barang.
Selain pengawasan, DPRD Kalsel juga menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan perlu menjadi perhatian pemerintah. Jalan yang memadai dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas angkutan barang.
“Perbaikan infrastruktur jalan yang memadai akan mampu mengurangi risiko kecelakaan di lapangan,” katanya.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari sektor transportasi, akademisi, dan pemerintah. Di antaranya Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol M. Fahri Siregar, Guru Besar Fakultas Hukum ULM Prof. H. M. Hadin Muhjad, serta Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Hermin Esti Setyowati.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan transformasi logistik menuju target Zero ODOL di Kalimantan Selatan pada 2027.
Penulis: H. Faidur