.jpg) |
| SAMBUTAN: Wali Kota Lisa membuka kegiatan HLM di Aula Gawi Sabarataan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) yang melibatkan tiga tim strategis pemerintah daerah.
Forum yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/05/2026), mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menilai ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap stabil dan inklusif.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dipisahkan dari penguatan layanan keuangan dan percepatan digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
“Stabilitas ekonomi membutuhkan kolaborasi yang kuat. TPID, TPAKD, dan TP2DD harus berjalan selaras agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wali Kota Lisa dalam sambutannya.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, jajaran asisten daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, instansi vertikal, hingga anggota ketiga tim strategis daerah.
Dalam forum itu, sejumlah lembaga turut memberikan paparan terkait kondisi ekonomi dan strategi penguatan sektor keuangan daerah. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, serta Bank Kalsel.
Pemkot Banjarbaru menilai penguatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperluas akses layanan keuangan.
Selain pengendalian harga, perhatian juga diarahkan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM, pelajar, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut diharapkan mampu memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih merata.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi daerah juga menjadi fokus utama dalam pembahasan HLM. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan transaksi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi pengelolaan keuangan.
Digitalisasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Wali Kota Banjarbaru berharap forum koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret dan bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari seluruh pihak agar stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui High Level Meeting tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan terciptanya kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Penulis: H. Faidur