 |
| SOSOK: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rakor SMK se-Kalsel di Banjarmasin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan kualitas pendidikan vokasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).
Rakor yang mengusung tema Partisipasi Semesta Vokasi Bermutu untuk Semua itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan bahwa era digitalisasi menuntut dunia pendidikan, khususnya SMK, untuk terus meningkatkan kualitas peserta didik agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
“Inikah tugas berat kita, bagaimana meningkatkan kualitas siswa kita,” ujar Syarifuddin.
Ia menekankan pentingnya kejelian pengelola sekolah dalam membaca peluang pasar dan kebutuhan industri terhadap kompetensi lulusan SMK.
Menurutnya, keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing lulusan vokasi.
“Keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi kunci. Kita harus mencari terobosan terkait kebutuhan dunia usaha agar dapat menyesuaikan diri, mengingat perkembangan teknologi dan pengetahuan sangat cepat,” ujarnya lagi.
Syarifuddin juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan yang dinilai mulai memetakan strategi menghadapi dinamika dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
Ia menegaskan, pembangunan sektor pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun pihak swasta.
Kolaborasi tersebut, lanjut dia, penting untuk meningkatkan daya serap lulusan SMK di pasar kerja sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Syarifuddin juga menyoroti dua indikator utama keberhasilan pendidikan, yakni angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kata dia, menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah hingga mencapai 13 tahun atau bahkan lebih tinggi sampai jenjang perguruan tinggi.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perubahan industri.
“SMK tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang terampil secara teknis, tetapi juga memiliki karakter, etos kerja, dan kemampuan adaptasi yang tinggi di tengah transformasi industri,” ujar Abdul Rahim.
Ia juga menyoroti hasil evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menunjukkan adanya tantangan dalam keterserapan tenaga kerja lulusan SMK.
Salah satu temuan menunjukkan lulusan pendidikan dasar justru lebih cepat terserap di dunia kerja dibanding lulusan SMK.
“Hal ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab, salah satunya melalui penguatan karakter peserta didik,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Azika, mengatakan terdapat enam fokus utama dalam Rakor SMK 2026.
Fokus tersebut meliputi penguatan karakter, pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga peningkatan kerja sama dengan dunia industri.
Firna menegaskan, hasil rakor akan ditindaklanjuti secara teknis mulai Juni hingga Desember 2026, termasuk penguatan keselarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia kerja melalui program magang industri dan kehadiran guru tamu dari kalangan profesional.
“Keselarasan ini harus diwujudkan secara nyata, tidak hanya dalam konsep, tetapi melalui implementasi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Rakor SMK 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin dan diikuti 140 peserta yang terdiri dari pengawas serta kepala sekolah SMK se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Bappeda, serta BPKAD.
Sumber: Wasaka