RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus berupaya menyelaraskan stabilitas ekonomi daerah dengan penguatan integritas di lingkungan birokrasi. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (11/05/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Tanah Laut, Masturi, S.STP, menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan sinergi. Masturi menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas yang membutuhkan ketepatan pelaporan dan optimalisasi program, terutama terkait ketersediaan pangan dan stabilitas harga di pasar.
Dalam arahannya, Masturi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pengendalian inflasi.
Komitmen tersebut tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan program dan tindak lanjut evaluasi di lapangan secara nyata. Koordinasi yang kuat dianggap sebagai kunci agar data pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Laut dapat tersaji secara akurat, apalagi ke depan sistem penghitungan inflasi akan melibatkan seluruh kabupaten secara menyeluruh.
Terkait aspek pengawasan, Masturi menyoroti pemanfaatan aplikasi WASINFLASI. Ia meminta Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat serta merangkum perangkat daerah yang belum aktif melaporkan kegiatannya. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat berkelanjutan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Sisi lain dari rapat koordinasi ini adalah penekanan pada nilai-nilai integritas. Mengutip pesan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, pemerintah daerah menyadari bahwa masa depan tanpa korupsi harus dimulai dari penanaman karakter sejak dini. Pendidikan mengenai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, disiplin, dan keberanian harus menjadi fondasi utama bagi aparatur maupun masyarakat luas.
Melalui langkah ganda ini—stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang bersih—Pemkab Tanah Laut berupaya mewujudkan daerah yang tidak hanya makmur secara finansial, tetapi juga transparan dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat Bumi Tuntung Pandang.
Penulis: Lutfi

